Mahasiswa Prancis Boikot Perundingan

PARIS - Empat pemimpin mahasiswa Prancis menolak undangan dari perdana menteri untuk membahas Undang-undang tentang kontrak kerja baru. Sebaliknya, mereka menyerukan protes besar dan mogok massal pada Selasa besok. ''Selama dua bulan ini, kaum muda dan para pekerja telah mengungkapkan kekhawatiran mereka dan penolakan atas UU Kontrak Kerja Pertama. UU ini menandai masa genting bagi seluruh generasi,'' kata pemimpin mahasiswa Bruno Julliard, saat membacakan surat yang ditandatangani keempat pemimpin mahasiswa.

Mereka membacakan surat penolakan itu di depan kantor Perdana Menteri Dominique de Villepin. Keempat tokoh mahasiswa ini menyerukan ''mobilisasi besar-besaran'' Selasa besok untuk menentang UU Kontrak Kerja Pertama bagi pekerja di bawah 26 tahun. Berdasarkan UU itu, perusahaan atau majikan bisa memberhentikan pekerja tanpa alasan selama masa percobaan dua tahun.

Pemogokan massal diperkirakan akan mengganggu layanan transportasi publik dan penerbangan. Karena sekolah-sekolah juga akan diliburkan, para orang tua yang bekerja mau tidak mau harus minta izin absen dari kantor untuk menjaga anak-anak mereka.

''Hari Selasa ini dapat menjadi titik balik,'' kata pemimpin serikat buruh komunis Bernard Thibault kepada mingguan Le Journal du Dimanche.

Menurut jajak pendapat oleh Ifop, sebanyak 83 persen dari 962 responden ingin Presiden Jacques Chirac turun tangan menyelesaikan krisis ini.

Kompromi

Ratusan ribu mahasiswa memblokir kampus-kampus dalam aksi demo. Orang tua dan siswa sekolah juga bergabung dalam protes besar-besaran Sabtu, Selasa dan Kamis lalu. Protes itu berbuntut bentrok dengan polisi dan kerusuhan di Paris serta kota-kota lain.

Keempat pemimpin mahasiswa itu tidak masuk ke dalam untuk pertemuan dengan Villepin. Meski demikian, tiga pemimpin mahasiswa dari kubu moderat memenuhi undangan perdana menteri.

Usai pertemuan itu, Villepin mengatakan dia ingin menemukan solusi. ''Saya ingin menanggapi dua keberatan utama dari kelompok pemuda mengenai undang-undang itu, yakni masa percobaan dua tahun dan syarat-syarat untuk mengakhiri kontrak,'' kata dia. Dia menambahkan, pertemuan-pertemuan lanjutan dengan mahasiswa direncanakan pekan depan.

Menteri Dalam Negeri Nicolas Sarkozy, yang dianggap sebagai rival utama Villepin pada pemilu presiden 2007, mengulang kembali seruannya untuk kompromi.